Apresiasi Menteri ESDM, Golkar: Skandal Novanto Ungkap Praktik Oligarki!

M Iqbal

Jakarta - Satu persatu teka-teki soal pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dengan pengusaha dan pimpinan PT Freeport terbuka terang. Namun bagi politisi Golkar Taufik Hidayat, masalah ini justru membuka praktik oligarki parpol yang diperankan politisi dan pengusaha.

"Pembicaraan SN (Setya Novanto) dan pengusaha R dengan direksi PT Freeport merupakan potret oligarki yang sudah merasuk ke dalam tubuh pemerintahan melalui parpol," ucap ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Taufik Hidayat, Selasa (17/11/2015).

Taufik menjelaskan praktik oligarki parpol dimaksud adalah imbas dari Pilpres yang melahirkan dua koalisi besar, yaitu KIH di pemerintahan dan KMP yang menguasai parlemen. Salah satu hasilnya berhasil mendudukkan Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

Sayangnya, meski pada awalnya KMP menyebut memerankan fungsi check and balances, rupanya posisi politik yang berhasil diduduki KMP dalam hal ini Setya Novanto, justru digunakan untuk kepentingan kelompok atau oligarki tadi.

"Kemunculan KMP lebih didayagunakan untuk meningkatkan posisi tawar kepada pemerintah, ketimbang untuk mengefektifkan check and balances," kritiknya.

"Pemerintah tampaknya enggak sadar bahwa di balik skandal ini adalah peran para mafia! Sesuatu yang dalam janji kampanye Pilpres (Jokowi-JK) akan diperangi, dan mafia migas ini bekerja sama dengan mafia peradilan," imbuh Taufik.

Maka wajar Presiden dan Wapres marah namanya dicatut Novanto dalam pembicaraan yang menjanjikan penyelesaian kontrak PT Freeport sambil meminta sejumlah saham. Taufik berharap MKD yang tengah memproses masalah ini bisa bekerja profesional.

"Ya MKD diharapkan bisa bekerja optimal. Saya serahkan pada DPR bagaimana mengawasi MKD supaya bekerja objektif dan independen," ucapnya.

Taufik mengapresiasi langkah Sudirman Said yang berani membongkar praktik oligarkis itu dan melaporkannya ke MKD agar diketahui publik. "Hal ini menunjukkan komitmen dari Menteri ESDM untuk menjaga prinsip good governance di lingkungan tanggungjawabnya," tegasnya.

Read More

Tahun Baru, Buwas Akan Sita Tempat Hiburan yang Beri Ruang untuk Narkoba

Edzan Raharjo

Jakarta - Perayaan akhir tahun menyambut tahun baru bakal digelar dengan berbagai acara. Yang patut diwaspadai adalah meningkatnya konsumsi narkoba di akhir tahun.

Kepala Badan Narkota Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso atau Buwas menyatakan bahwa konsumsi narkoba di akhir tahun bakal mengalami peningkatan. Karena pada bulan Desember atau tutup tahun akan banyak pesta-pesta yang tentunya juga banyak yang mengonsumsi narkoba. Kondisi ini tentu di waspadai karena seiring dengan meningkatnya konsumsi maka peredaran barang haram narkoba juga meningkat.

"Konsumsi banyak, pangsa pasar besar. Sehingga para bandar akan mengirim dalam jumlah besar sesuai kebutuhan. Oleh sebab itu kita harus patahkan sebelum beredar,"kata Buwas di kantor Gubernur DIY, Komplek Kepatihan, jalan Malioboro, Yogyakarta, Selasa (17/11/2015).

Akhir tahun ini, pengawasan akan ditingkatkan untuk mencegah peredaran narkoba yang diprediksi meningkat. Ia akan mengerahkan kekuatan besar untuk melakukan penindakan bersama TNI, Polri dan BNN. Sidak ke tempat-tempat hiburan bakal lebih diintensifkan menjelang akhir tahun ini.

"Sudah ada konstruksi hukumnya, kalau ada tempat hiburan dan ditemukan ada peredaran narkoba. Maka dikenakan pasal turut serta fasilitasi memberikan sarana penjual narkoba, jadi dia kita sita,"kata Buwas.

Buwas mengatakan bahwa pengguna narkoba di Indonesia mengalami peningakatan drastis hanya dalam waktu singkat. Pada bulan Juni lalu pengguna narkoba di Indonesia 4,2 juta. Tetapi bulan ini belum sampai 5 bulan mengalami peningkatan 1,5 juta menjadi 5,9 juta. Sehingga perlu langkah-langkah efektif untuk menekan peredaran narkoba.

Guna menimbulkan efek jera bagi pengedar maupun bandar maka akan dibangun LP khusus narkoba. Dimana di sekitar LP tersebut akan ditempatkan binatang-binatang liar seperti buaya yang jumlahnya ribuan ekor.

Read More

Buntut Teror di Paris, Suporter Anderlecht Dilarang Masuk Monako

Meylan Fredy Ismawan

Monako - Serangan teror di Paris beberapa hari lalu membuat pemerintah Monako memperketat keamanannya. Untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan, mereka melarang suporter Anderlecht masuk wilayah mereka.

"Pemerintah Monako telah membuat keputusan untuk melarang kehadiran suporter Anderlecht di wilayahnya, dan sebagai konsekuensinya di Stade Louis II pada Kamis, 26 November, 2015, tanggal pertandingan antara kedua tim di Liga Europa," tulis AS Monaco dalam pernyataannya yang dikutip Reuters.

"Keputusan ini menyusul peristiwa yang terjadi di Paris, mendorong kerajaan Monako untuk meningkatkan kewaspadaannya dan memprioritaskan mobilisasi pasukan polisi."

Monaco menyatakan bahwa UEFA dan Anderlecht telah mendukung keputusan ini.

Setelah serangan di Paris pada Jumat (13/11) lalu menewaskan 129 orang dan melukai ratusan lainnya, hasil investigasi mengidentifikasi seorang warga negara Belgia sebagai otak dari serangan tersebut. Tersangka utama sampai saat ini masih menjadi buronan.

Anderlecht sendiri merupakan satu dari dua klub Belgia yang tampil di fase grup Liga Europa. Mereka tergabung di Grup J bersama Monaco, Tottenham Hotspur, dan Qarabag.

Read More

Survei PDB: Lulung Populer Tapi Elektabilitas Rendah

Ferdinan

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kerap bersitegang dengan Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Lulung. Bagaimana kalau mereka 'diadu' lewat survei?

Pusat Data Bersatu (PDB) merilis hasil survei yang dilakukan pada 26 Mei- 1 Juni 2015 dengan 422 responden menunjukkan eektabilitas Ahok mencapai 35,8 persen.

Sedangkan tingkat popularitas dan akseptabilitasnya juga paling tinggi yakni masing-masing 99,3 persen dan 77,5 persen dari seluruh responden. "Ahok masih menjadi tokoh yang memiliki elektabilitas paling tinggi. Belum ada tokoh yang sanggup mengalahkan Ahok," ujar peneliti senior PDB, Agus Herta Sumarto
dalam paparan hasil survei bertajuk "Tiga Pendekar Siap Merebut Jakarta di Pilgub DKI 2017" di Apartemen Park Royal Jl Gatot Subroto, Jaksel, Jumat (26/6/2015).

Sementara Lulung, memiliki tingkat popularitas 85,8 persen dan tingkat akseptabilitas sebesar 11,9 persen. Tapi untuk urusan elektabilitas, Lulung tersungkur di dasar klasemen dari sederet nama tokoh. Elektabilitas Lulung yang juga politikus PPP ini hanya 0,7 persen.

Survei PDB juga menunjukkan ada 62,3 persen responden yang menyatakan puas atas kinerja Ahok, sedangkan 8,5 persen responden lainnya mengaku sangat puas. Sebanyak 20,4 persen responden mengaku tidak puas terhadap kinerja dan 1,2 persen menyatakan sangat tidak puas.

Pengamat politik Alfan Alfian
menyebut kepopuleran dan elektabilitas Ahok yang tinggi disebabkan karena sejumlah faktor yakni sosok yang unkonvensional dalam bekerja dan pemberitaan media massa. "Ketiga kalangan rasional bisa melihat Ahok sebagai pemimpin yang bisa memimpin," tutur Alfian.

"Ahok setiap saat mencoba menunjukkan sebagai pemimpin yang bisa memimpin dengan isu-isu yang populer. Isu-isuu antikorupsi, pendisiplinan birokrasi, pembenahan SDM juga perlawanan terhadap kepalsuan-kepalsian birokrasi sehingga orang-orang rasional bisa melihat dia memang bekerja," imbuhnya.

Namun Ahok harus bisa membenahi kekurangan yang dimiliki utamanya menyangkut gaya bicara yang kerap jadi sorotan.

"Yang jadi kelemahan Ahok adalah ke-spontanitasan Ahok yang kadang-kadang di luar kelaziman sopan santun bertutur kata. Ini titik lemah Ahok," sebut Alfian.


Berikut hasil survei PDB terkait elektabilitas tokoh;

-Ahok 35,8 persen
-Risma 18,5 persen
-Ridwan Kamil 11,1 persen
-Tantowi Yahya 3,8 persen
-Fauzi Bowo 2,6 persen
- Rieke Dyah Pitaloka 1,9 persen
-Ganjar Pranowo 1,9 persen
-Anis Matta 1,9 persen
-Djarot Saiful Hidayat 0,7 persen
-Bima Aria 0,7 persen
-Abraham Lunggana (Lulung) 0,7 persen
-Sandiaga S. Uno 0,5 persen
-Najwa Shihab 0,2 persen dan ada 19,7 persen responden yang tidak tahu/tidak menjawab.

Survei PDB dilakukan dengan metode wawancara melalui telepon tanggal 26 Mei- 1 Juni 2015. Respondenya dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku telepon yang diterbitkan Telkom. Jumlah sampelnya sebanyak 422 orang dengan margin of error sekitar 4,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. 

Read More

Start dari Posisi 8, Lorenzo Siap untuk Tantangan Berat di Assen

Doni Wahyudi

Assen - Saat peluang untuk merebut puncak klasemen terbuka sangat lebar, Jorge Lorenzo justru dapat posisi start kurang oke di MotoGP Belanda. Memulai balapan dari posisi delapan diakuinya tak memuaskan.

Lorenzo datang ke Sirkuit Assen dengan kepercayaan diri tinggi setelah merebut empat kemenangan beruntun di empat seri sebelumnya. Torehan tersebut membuat dia cuma tertinggal satu angka saja dengan Valentino Rossi yang bercokol di puncak klasemen.

Namun dalam sesi kualifikasi yang dilangsungkan Jumat (26/6/2015) malam WIB, rider asal Spanyol itu seakan harus kembali menjejak tanah. Dia cuma berada di posisi delapan.

"Disayangkan start yang didapat besok tapi saya pikir motor saya bekerja dengan baik. Saya hanya harus memahami dua sektor (lintasan) dan sedikit memperbaiki catatan waktu di sana. Tapi kecepatan di FP4 sangat baik saat menggunakan ban lama. Saya hanya harus melakukan start dengan baik dan sedikit demi sedikit dengan kesabaran mencoba mendahului pebalap lain yang harusnya punya kecepatan lebih rendah," sahut Lorenzo dalam konferensi pers usai kualifikasi.

Memulai balapan dari urutan delapan adalah hasil kualifikasi terburuk Lorenzo musim ini. Faktanya, ini adalah kali pertama sejak Aragon 2014 dia berada di posisi start baris ketiga.

"Itu tergantung bagaimana saya start dengan kopling. Jika bagus, mungkin saya bisa mendahului beberapa pebalap sejak start. Di lap pertama atau kedua kami akan mencoba mencari titik pengereman terbaik untuk mendahului mereka. Pastinya ini adalah posisi start terburuk, berada di baris ketiga, tapi di depan saya menunggu tantangan yang bagus. Jadi saya akan mencoba menghadapinya dengan sebaik yang saya bisa."

"Saya harap mereka (Valentino Rossi dan Marc Marquez) terlibat pertarungan sengit. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Satu-satunya target saya adalah menyalip pebalap lain secepatnya dan tidak membuat kesalahan. Itu tidak mudah, tapi saya pikir kami siap melakukannya," terang Lorenzo seperti dikutip dari Crash.

Lorenzo saat ini cuma tertinggal satu angka dari Rossi di puncak klasemen. The Doctor akan memulai balapan dari posisi terdepan.

Read More

Seruan 'Perang' dari Istana

RAJUT

Presiden Joko Widodo memberikan kata sambutan saat peringatan Hari Anti Narkoba Internasional di Istana Negara, Jumat (26/6/2015). Peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional bertema “Kecanduan dapat dicegah dan disembuhkan”

Jakarta - Perang terhadap narkoba terus berlanjut. Seiring dengan peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional yang jatuh pada Jumat 26 Juni 2015, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas segala bentuk peredaran serta penggunaan narkoba.

Bahkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyatakan tidak akan memberi ampun bagi siapa saja yang terlibat dalam peredaran narkoba di Indonesia. Kejahatan narkoba juga telah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa.

Untuk memuluskan misi memberantas peredaran narkoba di Indonesia, ada 5 langkah yang diinstruksikan Jokowi kepada jajaran terkait untuk dilaksanakan.

Pertama, Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah terus berkomunikasi dalam rangka penyelenggaraan program-program dan pelaksanaan pencegahan penggunaan narkoba.

"Kedua, peningkatan terapi dan rehabilitasi pecandu dan penyalahgunaan narkoba. Tahun lalu ada 18 ribu yang direhabilitasi, tahun ini 100 ribu. Tahun depan 200 ribu orang, akan kita tingkatkan terus, karena memang kita kejar-kejaran dengan para pengguna narkoba," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat pagi.

Ketiga, Jokowi mengimbau para penegak hukum agar meningkatkan keberanian menghukum mereka yang terlibat. Tak hanya para pengedar, dalang di balik setiap peredaran narkoba juga diminta untuk dibasmi.

‎"Saya meminta penegak hukum meningkatkan kemampuan, jangan terjebak ego sektoral, perluas intelijen internasional," tegas Jokowi.

Keempat, hal yang perlu ditingkatkan adalah pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menampung para penjahat narkoba. Hal itu untuk agar LP terhindar dari sarang peredaran narkoba.

"Yang terakhir, tolong kenali modus-modus peredaran baru dalam [penyelundupan narkoba]( 2260069 "")," tegas Jokowi.

Narkoba Kejahatan Luar Biasa

Pada kesempatan itu Jokowi juga mengungkap alasan menjadikan narkoba sebagai kejahatan luar biasa yang tidak bisa diampuni.

"Penyalahgunaan narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara mana pun, daya rusaknya luar biasa, merusak karakter manusia, merusak fisik, dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa," kata Jokowi.

Dari data yang ada, lanjut Jokowi, pada 2014 setidaknya ada 4,1 juta orang yang menjadi pecandu dan penyalahgunaan narkoba atau setara dengan 2,2 persen penduduk Indonesia.

Sementara kerugian material yang diakibatkan para pecandu narkoba mencapai Rp 63 triliun. Kerugian tersebut dijabarkan Jokowi mencakup kerugian akibat belanja narkoba, biaya pengobatan, biaya rehabilitasi, dan lain sebagainya.

‎"Dengan daya rusak seperti itu, kejahatan narkoba bisa digolongkan kejahatan luar biasa dan serius, terlebih kejahatan narkoba itu lintas negara dan terorganisir," kata dia.

Jokowi menambahkan, untuk memberantas narkoba tidak hanya bisa mengandalkan [Badan Narkotika Nasional]( ‎2259969 "") (BNN). Harus ada keterlibatan institusi lain seperti kepolisian, kejaksaan, hingga masyarakat itu sendiri.

‎Sikap keras dan tegas juga ditunjukkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar yang menegaskan pihaknya tetap mendukung sikap pemerintah, terkait hukuman mati bagi para terpidana kasus narkotika. Menurut dia, hukuman mati merupakan bagian dari konstitusi di Indonesia.

"Hukuman mati di Indonesia itu konstitusional, jangan dikurangi," tegas Anang dalam sebuah diskusi di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Kamis 25 Juni 2015.

Ia juga meminta pemerintah untuk tetap tegas dan tidak terpengaruh tekanan dari negara lain yang menolak pelaksanaan hukuman mati. Sebab, kedaulatan hukum di suatu negara tidak bisa dipaksakan atau diintervensi oleh negara lain.

"Ada 133 negara yang mencabut hukuman mati, tetapi ada 34 negara yang masih ada hukuman matinya. Mereka yang tidak setuju hukuman mati saling memengaruhi. Maunya di dunia ini enggak ada hukuman mati. Ini tidak bisa, kedaulatan hukum negara masing-masing enggak bisa dipaksakan," jelas Anang.

Selain itu, ia juga berharap pemerintah bisa lebih tegas menindak para pejabat ataupun aparat yang terbukti terlibat kasus narkoba. Ia mencontohkan, di beberapa negara seorang pejabat ataupun aparat yang tersandung kasus narkoba diminta melepas jabatan dan kedudukannya.

"Di negara tetangga, seorang akademisi misalnya kena kasus narkoba, dicabut gelarnya. Kalau aparat yang kena narkoba, pangkatnya dicabut, kalau pejabat pemerintah jabatannya dicabut," pungkas Anang.

Rehabilitasi, Bukan Pidana

Di lain sisi, Anang menyesalkan masih banyaknya penyalahguna atau pecandu narkotika yang saat ini menjalani hukuman penjara. Para pecandu itu harusnya menjalani masa rehabilitasi guna menyembuhkan dari ketergantungan narkotika.

"Orang seperti itu mestinya direhab, dibina, harusnya bisa hidupnya normal kembali," kata Anang.

Ia mengungkapkan, selama 5 tahun berjalannya Undang-undang Narkotika, para pecandu ini malah dihukum secara pidana oleh aparat penegak hukum.

Anang menuturkan, dalam salah satu poin di Pasal 4 UU Narkotika Tahun 2009 menyebutkan, penyalahguna obat-obatan terlarang harus diselamatkan dari narkoba. Bukan malah dihukum penjara.

Ia menyebut, berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) saat ini 20 ribu penyalahguna atau pecandu narkoba dihukum penjara.

"5 Tahun Undang-undang narkotika berjalan, saat ini ada 20 ribu dihukum penjara. Jadi apa mereka berubah kalau tetap dipenjara? Bisa jadi malah tetap menggunakan narkoba," tegas Anang.

Karena itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyarankan kepada para pecandu serta pengguna narkoba untuk melapor sehingga tidak dipenjara.

"Kesadaran mereka secara sukarela, kalau mereka merasa korban pecandu narkoba segaralah melapor ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), nanti akan dapat kartu IPWL, maka dia tidak boleh ditangkap, tidak boleh ditahan," kata Khofifah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat pagi.

Khofifah pun mengingatkan keluarga para pengguna narkoba untuk tidak menganggap mereka sebagai salah satu penjahat yang harus dihindari. Keluarga dianjurkan untuk mendukung perubahan perilaku yang lebih baik dengan cara melaporkan ke IPWL terdekat.

‎"Kalau sudah IPWL berarti sudah terakreditasi, karena ada standar rehabilitasinya, supaya ini bisa terintegrasi pascarehabilitasinya juga, jadi ada after care-nya," tegas dia.

Saat ini, ungkap dia, terdapat setidaknya 118 IPWL di Indonesia yang mampu menampung para pengguna narkoba mencapai 15 ribu pecandu. IPWL tersebut merehabilitasi para pengguna narkoba masing-masing hanya 6 bulan.

Nantinya pada awal Januari 2016 jumlah IPWL tersebut akan bertambah 7 di beberapa lokasi di Indonesia. Maka kapasitas rehabilitasi dapat bertambah mencapai 2.800 orang.

Kapten BeNN Ikon BNN

Tidak hanya berisi ancaman bagi pengedar dan pengguna nakoba, peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional tahun ini juga diisi dengan penyerahan penghargaan dari Presiden Jokowi, terhadap pihak-pihak yang telah berjasa dalam pemberantasan dan pencegahan penggunaan narkoba.

Salah satu yang menerima penghargaan adalah Kapten BeNN. Sosok yang menggunakan kostum berwarna biru dengan kombinasi warna kuning ini menjadi salah satu tamu yang tampil beda di Istana Kepresidenan.

Bagaimana tidak, Kapten BeNN hadir di hadapan Jokowi dengan kostum bertopeng layaknya tokoh Pahlawan Bertopeng di serial animasi anak-anak dan mirip dengan Captain America.

Dengan gagah, Kapten BeNN yang juga memiliki jubah layaknya Superman ini jalan ke depan Presiden Jokowi dengan menggandeng salah satu siswa sekolah dasar (SD).

Kapten BeNN ini merupakan gagasan dari Endang Mikuwati AS (Yayasan Sahabat Putra Nusantara). Sosok Kapten BeNN dibuat dengan tujuan untuk menghidupkan gerakan antinarkoba kepada para generasi muda, terutama dari kalangan murid-murid SD.

Kapten BeNN bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasinal (BNN) telah menggalakkan sikap antinarkoba ke beberapa sekolah di Indonesia seperti di Jakarta.

Kampanye Kapten BeNN ini merupakan program BNN sesuai dengan instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Seruan perang dari Istana sudah disampaikan Jokowi. Tinggal lagi kini pelaksanaan di lapangan. Banyak sudah program pemberantasan korupsi yang dicanangkan pemerintah selama ini. Namun, menjadi sulit untuk dilaksanakan karena di tingkat bawah aparat ikut bermain.

Lihat saja kasus dugaan pemerasan oleh perwira menengah polisi yang menjadikan narkoba sebagai ancaman. Begitu juga dengan maraknya peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan yang tak lepas dari adanya kerja sama dengan petugas LP.

Titik-titik lemah dari perang melawan narkoba ini harus dipetakan agar tak lagi menjadi slogan semata. Jika tidak, peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional hanya akan menjadi ajang seremonial belaka.

Read More

Terpesona Kemegahan Grand Bazaar di Turki

arief kas

 

Grand Bazaar di Istanbul

 

Malang - Grand Bazaar di Turki disebut-sebut sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Bagi traveler yang sedang traveling ke Turki dan mencari tempat ngabuburit, sempatkan untuk berbuka di Grand Bazaar Istanbul yang terkenal megah.

Waktu masih menunjukkan pukul 09.30 pagi. Beberapa museum belum dibuka, sehingga kami memutuskan pergi menuju ke lokasi terkenal di kota Istanbul, yaitu Grand Bazaar. Mendengar namanya saja kami sudah sangat bersemangat.

Tidak lama kemudian, bus kami tiba di tepi jalan yang ujungnya bertemu dengan pintu utama Grand Bazaar. Grand bazaar merupakan pasar tertua dan terbesar di dunia yang didirikan oleh Kekaisaran Ottoman pada tahun 1461.

Di Grand Bazaar ada 61 jalan kecil, 10 mata air, 4 air mancur, 2 masjid dan 4.000 kios di dalamnya. Ada begitu banyak toko yang menawarkan beragam cinderamata khas Turki. Pasar ini konon dikunjungi oleh 250.000 - 400.000 orang setiap hari.

Sebelum memasuki pintu Grand Bazaar, di sebelah kanan kami terdapat sebuah masjid yang cukup besar. Kami hanya diberi waktu selama 1,5 jam di dalam pasar tersebut, dan harus mengingat pintu masuk utama agar tidak tersesat.

Beberapa pedagang sedang asyik merapikan dagangan, dan beberapa di antaranya memanggil kami dengan bahasa Indonesia, 'murah-murah.' Di dalam pasar kami mengagumi arsitekturnya yang megah dan lorong-lorong bak labirin yang entah akan membawa kami ke mana.

Kami hanya berjalan menelusuri lorong dan toko-toko yang ada, sambil sesekali melihat barang-barang yang unik dan membelinya. Hingga kami tiba di pintu keluar yang lain. Ada sebuah toko makanan yang ramai dikunjungi orang untuk bersantap pagi. Toko tersebut menjual makanan baklava, di mana masyarakat Turki sering menyantapnya sebagai sarapan pagi.

Akhirnya kami turut mengantre dan membeli baklava seharga 15 Lira (Rp 75 ribu) dan rasanya unik. Dari yang manis ditaburi oleh bubuk gula, hingga yang berisi daging seperti martabak. Tidak lama kami sadar, beberapa menit lagi harus berkumpul di pintu utama.

Kami segera bergegas sambil membawa jus segar dan memasuki lorong-lorong yang berkelok dan malah tersesat. Saya ingat kode pintu masuk utama, yaitu Gate no. 10. Akhirnya kami harus mengikuti petunjuk pintu masuk sesuai nomor yang banyak terpampang di dalam pasar tersebut.

Akhirnya kami tiba di pintu masuk utama dengan membawa beberapa makanan khas Turki dan cinderamata yang unik.

Read More

DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan

Fauzan Hilal

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus denda pajak bagi masyarakat yang mengurus pajak kendaraan bulan ini hingga 25 Agustus 2015. Kebijakan itu dilakukan untuk mendorong warga menunaikan kewajibannya.

Berdasarkan data Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta, sejak tahun 2010 hingga 2015 ada 3,4 juta kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dengan rincian, dari 6,1 juta sepeda motor ada 3 juta unit yang menunggak dengan nilai  Rp 395 miliar. Sementara untuk mobil, dari 2 juta unit kendaraan ada 400 ribu mobil yang belum dibayar pajaknya, dengan nilai Rp 500 miliar.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Informasi dan Penyuluhan Pajak DPP DKI Jakarta, Andri Kunarso mengatakan, tahun ini pihaknya menargetkan penerimaan PKB Rp6,65 triliun, namun baru terealisasi Rp2,58 triliun. Sementara BBNKB baru terealisasi Rp2,3 triliun dari target Rp4,75 triliun.

Untuk mengejar ketertinggalan pencapaian penerimaan dua jenis pajak itu, pihaknya mengeluarkan program penghapusaan sanksi sdministrasi PKB dan BBNKB.

Read More