Saturday, 4 April 2015

Menteri BUMN Harus Laporkan Sikap Komut BTN ke Presiden Jokowi



Sukardi Rinakit jadi Komisaris Utama BTN


Untuk mengklarifikasi hal itu, Kementerian BUMN selaku pemilik saham akan memanggil Sukardi terkait tindakannya tersebut.
 
Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A Putro mengungkapkan BTN merupakan salah satu perusahaan BUMN yang strategis yang setiap penetapan direksi dan komisaris harus mendapat persetujuan Presiden RI Joko Widodo.
 
"‎Mengingat jabatan komut BTN harus ke Pak Presiden, tentu saja Bu Menteri harus melaporkannya ke Pak Presiden terkait hal tersebut‎," kata Imam, Sabtu (4/4/2015).
 
Dijelaskan oleh Imam, pelaporan hal itu ke Presiden karena sebelum RUPS, presiden Jokowi lah yang memilih Sukardi menjadi Komut sebelum kemudian disahkan dalam RUPST.
 
Menanggapi pernyataan Sukardi yang tidak mengakui jabatannya sebagai Komut, Imam mengaku hal itu sudah disampaikan ke pihak Pejabat Kementerian BUMN, namun masih hanya secara lisan.
 
"‎Mungkin sudah menyampaikannya secara lisan ke Ibu Menteri, kalau secara formal saya sih belum pernah membaca ada surat terkait itu," tegas Imam.
 
Diketahui sebelumnya, ‎Pengamat Politik, Sukardi Rinakit telah membantah telah menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Bank Tabungan Negara meskipun perombakan komisaris sudah diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 24 Maret 2015.
 
‎Apa alasan Sukardi menolak jabatan penting di bank milik pemerintah ini?.  Penolakan Sukardi menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Mardiasmo karena idealismenya.
 
‎"Sejak semula saya tidak bisa menerima posisi Komut BTN. Saya tidak mau menerima pekerjaan dengan kepala kosong. Jadi saya bukan Komut BTN seperti yang ramai diberitakan," kata dia dalam keterangan resmi.
 
Saat dikonfirmasi lebih lanjut terkait kejelasan nasib posisi Komut BTN melalui telepon, Sukardi bungkam. "Saya belum bisa bicara apa-apa, wait and see ya," tambah Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) ini.

Konstruksi Tol Cikapali Sudah 93%, Mobil Bisa Ngebut 140 Km/jam

Dana Aditiasari


Cikampek - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memantau langsung kesiapan jalan tol Cikampek-Palimanan yang ditargetkan dapat dilalui sebelum musim mudik lebaran tahun ini. Perkembangan fisik pembangunan sudah mencapai 93%.

"Progres sudah 93%‎. Semua jalan sudah pengerasan. Sebagian lagi bahkan jalanannya sudah jadi. Kita sebut jalan sudah jadi kalau sudah dilapisi beton dan sudah bisa dilalui," ujar Basuki di lokasi proyek, Sabtu (4/4/2015).

Basuki menyebut, dari 116,75 km panjang jalan tol ini, hanya tinggal tersisa 5 km saja yang belum mengalami pembetonan.

"Kondisi ini cukup baik. Kita masih tinggal sisa 2 bulan lagi dan mudah-mudahan target sebelum mudik lebaran bisa dilalui. Minggu depan kita mulai uji laik jalan per ruas," pungkas dia.‎‎

detikFinance yang ikut dalam rombongan menteri Basuki mengamati kondisi jalan yang sebagian besar memang sudah bisa dilalui dengan nyaman. Pada beberapa bagian yang sudah dilapis aspal pun cukup nyaman dilalui. Kendaraan bisa melaju hingga 140 km/jam.‎

Pada 1 jam perjalan pertama, telah dilalui sekitar 29 km dan memang tampak hanya tinggal beberapa bagian saja yang berbentuk tanah.‎

Bahkan beberapa ruas sudah tampak pekerja mulai mengerjakan area penghijauan jalan yaitu penanaman rumput di bagian median dan dinding sisi kanan kiri jalan.

Dalam blusukan kali ini, basuki didampingi oleh Hudaya Aryanto, Wakil Direktur Utama Linta Marga Sedaya, dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Achmad Ghani Ghazali,

Tol Cikapali menjadi bagian dari jaringan tol Trans Jawa yang menghubungkan Cikampek hingga Surabaya dengan panjang total 705 kilometer.

Pembangunan jalan tol ini terbagi dalam enam seksi, yakni seksi I Cikopo-Kalijati sepanjang 29,12 kilometer, seksi II Kalijati-Subang sepanjang 9,56 kilometer, seksi III Subang-Cikedung sepanjang 31,37 kilometer, seksi IV Cikedung-Kertajati sepanjang 17,66 kilometer, seksi V Kertajati-Sumberjaya sepanjang 14,51 kilometer, dan seksi VI Sumberjaya-Palimanan sepanjang 14,53 kilometer. ‎

Soal Pemblokiran Situs, Fadli Zon: Harusnya Diajak Dialog Dulu

Indah Mutiara Kami



Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap pemblokiran situs yang diduga terkait radikalisme oleh Kemenkominfo atas rekomendasi BNPT sebagai hal yang gegabah. Dia pun mempertanyakan alasan dua lembaga itu.

"Kominfo jangan jadi alat pembredelan seperti di masa lalu. Cek dulu apa punya identitas atau tidak. Kalau jelas, ya tidak bisa (diblokir). Mereka sudah ada puluhan tahun, punya jamaah puluhan ribu," kata Fadli usai beraudiensi dengan pengelola situs yang diblokir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2015).

Fadli juga mempertanyakan batasan-batasan radikalisme dari BNPT. Menurutnya, dua lembaga ini harus banyak belajar lagi.

"Ini otaknya di mana BNPT dan Kominfo? Harusnya diajak dulu dialog, ajak cendekiawan, belajar dulu makna radikal. Jangan buat kriteria yang dangkal," ujar Waketum Gerindra ini.

Sebagai tindak lanjut dari aduan ini, Fadli Zon akan menyurati BNPT dan Kemenkominfo. Dia ingin blokir situs-situs ini dibuka hingga minggu depan. Apabila belum, ia mengajak pengelola situs untuk bersama-sama ke dua lembaga itu.

"Saya surati BNPT dan Kominfo untuk kembalikan (akses situs). Minggu depan harus dihidupkan kembali. Kalau tidak, ayo ke BNPT dan Kominfo bareng," ujarnya.

Hadapi Mantan Klub, Gotze Siap Habis-Habisan




Selebrasi gelandang Borussia Dortmund Mario Gotze sesuai mencetak gol menghadapi VfL Wolfsburg pada partai lanjutan Bundesliga di Signal Iduna Park, Dortmund, 5 November 2011.

Hadir sebagai musuh, pria berusia 22 tahun itu mengaku siap menerima kritikan dan sindiran saat bermain di Signal Iduna Park. Pasalnya, nama Gotze mulai bersinar saat ia masih berseragam Dortmund.

"Anda harus terbiasa dengan itu. Itu adalah kondisi yang normal dalam setiap pertandingan sepak bola," ujarnya menutup pembicaraan.

Berevolusi, Tongsis Kini Hadir untuk Tablet



Tongsis untuk perangkat tablet