M Iqbal
Jakarta - Satu persatu teka-teki soal pertemuan Ketua DPR Setya
Novanto dengan pengusaha dan pimpinan PT Freeport terbuka terang. Namun
bagi politisi Golkar Taufik Hidayat, masalah ini justru membuka praktik
oligarki parpol yang diperankan politisi dan pengusaha.
"Pembicaraan SN (Setya Novanto) dan pengusaha R dengan direksi PT Freeport merupakan potret oligarki yang sudah merasuk ke dalam tubuh pemerintahan melalui parpol," ucap ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Taufik Hidayat, Selasa (17/11/2015).
Taufik menjelaskan praktik oligarki parpol dimaksud adalah imbas dari Pilpres yang melahirkan dua koalisi besar, yaitu KIH di pemerintahan dan KMP yang menguasai parlemen. Salah satu hasilnya berhasil mendudukkan Setya Novanto sebagai Ketua DPR.
Sayangnya, meski pada awalnya KMP menyebut memerankan fungsi check and balances, rupanya posisi politik yang berhasil diduduki KMP dalam hal ini Setya Novanto, justru digunakan untuk kepentingan kelompok atau oligarki tadi.
"Kemunculan KMP lebih didayagunakan untuk meningkatkan posisi tawar kepada pemerintah, ketimbang untuk mengefektifkan check and balances," kritiknya.
"Pemerintah tampaknya enggak sadar bahwa di balik skandal ini adalah peran para mafia! Sesuatu yang dalam janji kampanye Pilpres (Jokowi-JK) akan diperangi, dan mafia migas ini bekerja sama dengan mafia peradilan," imbuh Taufik.
Maka wajar Presiden dan Wapres marah namanya dicatut Novanto dalam pembicaraan yang menjanjikan penyelesaian kontrak PT Freeport sambil meminta sejumlah saham. Taufik berharap MKD yang tengah memproses masalah ini bisa bekerja profesional.
"Ya MKD diharapkan bisa bekerja optimal. Saya serahkan pada DPR bagaimana mengawasi MKD supaya bekerja objektif dan independen," ucapnya.
Taufik mengapresiasi langkah Sudirman Said yang berani membongkar praktik oligarkis itu dan melaporkannya ke MKD agar diketahui publik. "Hal ini menunjukkan komitmen dari Menteri ESDM untuk menjaga prinsip good governance di lingkungan tanggungjawabnya," tegasnya.
"Pembicaraan SN (Setya Novanto) dan pengusaha R dengan direksi PT Freeport merupakan potret oligarki yang sudah merasuk ke dalam tubuh pemerintahan melalui parpol," ucap ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Taufik Hidayat, Selasa (17/11/2015).
Taufik menjelaskan praktik oligarki parpol dimaksud adalah imbas dari Pilpres yang melahirkan dua koalisi besar, yaitu KIH di pemerintahan dan KMP yang menguasai parlemen. Salah satu hasilnya berhasil mendudukkan Setya Novanto sebagai Ketua DPR.
Sayangnya, meski pada awalnya KMP menyebut memerankan fungsi check and balances, rupanya posisi politik yang berhasil diduduki KMP dalam hal ini Setya Novanto, justru digunakan untuk kepentingan kelompok atau oligarki tadi.
"Kemunculan KMP lebih didayagunakan untuk meningkatkan posisi tawar kepada pemerintah, ketimbang untuk mengefektifkan check and balances," kritiknya.
"Pemerintah tampaknya enggak sadar bahwa di balik skandal ini adalah peran para mafia! Sesuatu yang dalam janji kampanye Pilpres (Jokowi-JK) akan diperangi, dan mafia migas ini bekerja sama dengan mafia peradilan," imbuh Taufik.
Maka wajar Presiden dan Wapres marah namanya dicatut Novanto dalam pembicaraan yang menjanjikan penyelesaian kontrak PT Freeport sambil meminta sejumlah saham. Taufik berharap MKD yang tengah memproses masalah ini bisa bekerja profesional.
"Ya MKD diharapkan bisa bekerja optimal. Saya serahkan pada DPR bagaimana mengawasi MKD supaya bekerja objektif dan independen," ucapnya.
Taufik mengapresiasi langkah Sudirman Said yang berani membongkar praktik oligarkis itu dan melaporkannya ke MKD agar diketahui publik. "Hal ini menunjukkan komitmen dari Menteri ESDM untuk menjaga prinsip good governance di lingkungan tanggungjawabnya," tegasnya.
0 comments:
Post a Comment