Ini Kelompok yang Diuntungkan dari Dana Siluman

M Rodhi Aulia

Pengamat Politik Universitas Indonesia, Boni Hargens.

Jakarta - Dana siluman Rp 12,2 triliun yang ada di APBD DKI 2015 diduga untuk menguntungkan kelompok tertentu. Perubahan APBD menjadi e-budgeting yang dilakukan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dinilai akan merusak sistem yang selama ini sudah dibangun secara kolektif oleh DPRD.

"Korupsi adalah upaya memperkaya diri atau kelompok dengan merampok uang negara. Rp12,1 triliun yang disinggung Pak Ahok memang potensi korupsi, tentu saja tidak memperkaya Pak Taufik (Wakil Ketua DPRD), Mas Pras (Ketua DPRD), atau pribadi di DPRD. Tapi ada sistem yang ingin diperkaya agar bertahan hidup. Sistem itu bernama partai politik atau kelompok tertentu. Yang pasti tidak bersifat individual, tapi bersifat kolektif,” kata Pengamat Politik Boni Hargens, Minggu (1/3/2015).

Dia mengungkapkan, praktik korupsi yang berlaku di negara berkembang dilakukan secara kolektif dengan membuat peraturan untuk menyamarkan tindakan tercela itu. Sebagian besar stake holder terkait, terlibat untuk memenuhi keuntungan masing-masing.

Seperti diketahui, kisruh antara DPRD dan Gubernur DKI terjadi karena perbedaan draf APBD yang dikirim Ahok ke Kementrian Dalam Negeri. Ahok diketahui tidak mengirim APBD yang telah disetujui oleh DPRD DKI. Dirinya menuding DPRD telah mengubah susunan program yang telah dimasukkan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan memasukkan dana Rp 12,1 triliun tanpa sepengetahuan eksekutif.