Australia Khawatir Warganya Dijadikan Pengantin ISIS

Fajar Nugraha

Menlu Australia Julie Bishop

Sydney - Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop makin khawatir dengan banyaknya perempuan muda yang mendukung kelompok Islamic State (ISIS).  Bishop menyebutkan ada beberapa warganya yang pergi ke Suriah dan Irak untuk menjadi pengantin para militan.

 

Pemerintah pusat Australia meyakini ada sekitar 30 hingga 40 perempuan Australia yang ikut serta dalam serangan teror atau mendukung ISIS. Sebagian di antara mereka secara aktif mendukung dari dalam negeri, sementara sebagian lainnya telah meninggalkan Australia untuk pergi ke Timur Tengah.

 

"Perempuan-perempuan ini berpotensi tertarik direkrut ISIS. Namun tidak menyadari bahwa perilaku kelompok tersebut terhadap perempuan sangat mengerikan," ujar Menlu Bishop, seperti dikutip dari VOA Indonesia, Jumat (27/2/2015).

 

"Perempuan yang bergabung dengan ISIS di Timur Tengah, tidak akan ada 'petualangan romantis'. Banyak perempuan yang bergabung dengan kelompok militan menjadi budak seks dan dalam beberapa kasus, menjadi pembom bunuh diri," tutur Bishop.

 

Ektremisme yang tumbuh di dalam negeri Australia semakin memprihatinkan bagi lembaga-lembaga keamanan di Australia. Para pejabat khawatir dengan apa yang akan terjadi saat perempuan-perempuan yang teradikalisasi ini kembali ke Australia. 

 

Sebelumnya, sekitar 90 pemuda Australia diduga telah bergabung dengan ISIS di Suriah dan Irak. Bishop mengatakan bahwa 20 persen dari pejuang asing di Suriah dan Irak adalah perempuan, dan jumlah warga Australia yang bergabung telah menimbulkan keprihatinan.

 

"Dalam beberapa kasus perempuan-perempuan ini mencari suami dan diberitahu online bahwa ada kesempatan bagi mereka di Suriah dan Irak. Yang lainnya mendukung organisasi teroris karena mereka telah teradikalisasi, baik melalui kelompok atau secara online," ujar Bishop.

 

Sementara itu, dilaporkan bahwa seorang pria Australia yang bergabung dengan militan Kurdi melawan ISIS telah tewas terbunuh di Suriah bagian utara.

 

Perdana Menteri Tony Abbott pun mengumumkan undang-undang kontra terorisme baru untuk memperketat regulasi mengenai kewarganegaraan dan imigrasi, bersama dengan hukum yang menindak keras kelompok-kelompok yang menghasut kebencian agama atau ras.